Surabaya, 22 Agustus 2023 - Pertemuan audiensi antara Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Surabaya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya pada Senin, 21 Agustus 2023, berakhir dalam kekecewaan yang terus memuncak. Kepala DLH, Agus Hebi Djuniantoro, kembali menunjukkan kurangnya komitmen dan kebijakan yang serius dalam menangani persoalan sampah di kota ini.
Pertemuan tersebut tidak berjalan lancar, terutama karena waktu yang sangat singkat yang diberikan oleh Kepala DLH kepada PMII Surabaya. Tindakan ini bukanlah pertama kalinya, dan kekecewaan ini menjadi yang kedua bagi PMII Surabaya. Pertanyaan-pertanyaan penting belum terjawab secara jelas, dan aspirasi yang ingin disampaikan oleh mahasiswa hanya dihentikan pada tahap permukaan. Padahal, PMII Surabaya telah menggelar kajian dan advokasi selama satu bulan penuh, namun hasilnya tetap menyakitkan.
"Kepala DLH seharusnya sadar akan tanggung jawabnya untuk menyediakan waktu yang cukup untuk audiensi yang produktif. Namun, nyatanya, kami dihadapkan pada jadwal yang minim dan seolah-olah kami hanya mengganggu," tegas M. Hamdani, Ketua II PMII Surabaya. "Sikap kurang bijak ini menunjukkan kurangnya transparansi dan keseriusan dari pihak DLH dalam menangani masalah sampah di Surabaya."
PMII Surabaya telah mencoba untuk membawa berbagai isu penting dalam pertemuan tersebut. Namun, sikap defensif dari Kepala DLH dan upaya untuk mengalihkan fokus dari kekurangan yang ada semakin jelas terlihat. Padahal, setidaknya ada empat poin penting yang seharusnya menjadi fokus pertemuan: pengolahan sampah, fungsi PT. Sumber Organik dalam penanganan sampah, remidiasi lingkungan yang tercemar, dan keterbatasan anggaran yang memengaruhi kinerja DLHK Surabaya.
Namun, tanggapan dari Kepala DLH Agus Hebi Djuniantoro mengundang tawa keheranan. Ia berdalih bahwa kekurangan fasilitas menjadi alasan pengelolaan sampah yang buruk dan pencemaran lingkungan di Surabaya. Namun, dalih ini tidak dapat diterima oleh akal sehat, terutama ketika dilihat dari anggaran yang cukup besar yang dialokasikan untuk DLH Surabaya.
"Ucapan Kepala DLH terkait kekurangan anggaran hanyalah sebuah kelakar. Lihatlah anggaran yang tersedia di LKPP DLH Surabaya. Angka miliaran rupiah sudah tertera jelas. Namun, kami merasa bahwa anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif," ungkap Hamdani.
PMII Surabaya juga telah mengkritisi kegagalan DLH dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, yang mencapai 1.600 ton per hari. Meskipun DLH mengklaim telah melaksanakan program seperti Bank Sampah dan TPS 3R, namun kenyataannya program-program tersebut hanya sebatas wacana. Bahkan, kurangnya upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi plastik berlebihan serta tipe dan jenis sampah, menunjukkan ketidakseriusan pihak DLH dalam memberikan solusi nyata.
"Program yang dijalankan oleh DLH tidak memberikan hasil yang optimal. Penanganan sampah yang semakin menjadi-jadi di Surabaya adalah bukti nyata ketidakseriusan pihak DLH dalam menjalankan programnya. Ini adalah tanda yang jelas bahwa ada main-main dan ketidakbertanggungjawaban dalam mengatasi masalah ini," tegas Hamdani.
Ketidakpuasan dan kekecewaan yang terus meningkat dari PMII Surabaya terhadap DLH Surabaya menjadi sorotan penting. Publik semakin bertanya-tanya, apakah kinerja DLH Surabaya hanya akan tetap menjadi cerita kurang serius dan tindakan kosong belaka dalam menangani masalah lingkungan di kota ini.
Penulis : Ery Mahmudi | Redaktur : Seniman Agus Subroto
#PMIISurabaya #PCPMIISurabaya #KopriPMIISurabaya